HeadlinePolitik

Tim Thoni-Imat Desak KPU Pandeglang Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS

PANDEGLANG, – Dengan ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020 Minggu, (13/12/2020).

Tim advokasi paslon no 2 Thoni-Imat menilai, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut diduga kuat banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada di Pandeglang, mulai dari tingkat RT, Kepala Desa, Camat, ASN, kepala Dinas, hingga anggota KPPS.

Oleh sebab itu, Tim Advokasi Thoni-Imat mendesak terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan PSU dan perhitungan ulang di seluruh TPS yang tersebar di 35 Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

Salah satu Tim Advokasi Thoni-Imat Satria Pratama menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin banyak dugaan unsur pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Salah satunya seperti yang terungkap di Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

“Telah ditemukan dua pelanggaran di salah satu TPS yakni di TPS 2 Desa Pasirmae, yaitu telah terjadi pelanggaran terbukti terdapat 1 atau lebih dari seoarang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan telah tejadi pelanggaran berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh anggota KPPS,”ucap Satria kepada awak media Sabtu (12/12/2020).

Berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Kab. Pandeglang dengan nomor No.372./BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Cipeucang yakni surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Hal tersebut menjadikan gambaran nyata, bahwa ada kecurangan dan kerusakan dalam penanganan pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Bahkan kata Satria dirinya mengaku mendapatkan informasi dengan banyak temuan mulai dari pemilih salah TPS, Pemilih menggunakan C-6 orang lain, pemilih kehilangan hak pilih/C-6 tidak diberikan/ surat suara kurang, pemilih ganda lebih satu kali.

“Ini jelas adanya intimidasi, petugas yang menyalahi prosedur. Sehingga publik mengetahui, jika telah terjadi banyak kecurangan yang terjadi secara tersturktur, sistematis, massif dan brutal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang pada Pilkada serentak 2020 ini,”imbuhnya.

Satria Pratama yang tergabung dari Tim Advokasi Thoni-Imat mendesak GAKKUMDU Pandeglang segera bertindak untuk memeriksa, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat transparan, dan bila terbukti melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang.

“Karena jelas akibat dari ketidaknetralan anggota KPPS tersebut bisa menjadi pintu masuk bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang,” tegasnya.

“Banyak pelanggaran yang terjadi di Pilkada Pandeglang ini, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar segera memeriksa dan memutus seluruh Anggota KPU Pandeglang, apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam penanganan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang,” tutupnya. (Red)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close